Mahasiswa Tolikara di Makassar Menolak Rencana Pembangunan Kodim

foto jumpa pers mahasiswa tolikara di makassar
foto: mahasiswa tolikara di makassar, saat jumpa pers kepada media.

Terkini.id, Jayapura – Mahasiswa di Makassar Menolak dengan tegas pembangunan Kodim daerah kabupaten Tolikara Papua yang direncanakan oleh pemerintah, pada Selasa, 21 Juli 2020.

Mahasiswa dan pelajar yang terorganisir dalam Ikatan Pelajar Mahasiswa Tolikara (IPMT) di kota studi makassar menolak dengan tegas, rencana pembangunan kodim di kabupaten tolikara.

Hal tersebut di sampaikan dalam jumpa pers mahasiswa tolikara di makassar.

“Kami mahasiswa asal kabupaten Tolikara menolakan pembangunan Kodim di Kabupaten Tolikara wilayah lapago, yang sementara ini memastikan tempat atau lahan di beberapa tempat yang sudah direncanakan yaitu, Yigari, Biuk, Konda, Anawi, Longgoma dan di pertamina tolikara,” kata Desman Wenda (sekretaris IPMT makassar).

“Alasan kami karena, kami merasa pembangunan kodim itu merugikan masyarakat sebagai hak pemilik ulayat, dan mereka tidak mau adanya pembangunan kodim namun di paksakan oleh orang tertentu maka kami mahasiswa sebagai mewakili suara masyarakat menolak itu,” tambahnya.

Mahasiswa menilai, pembangunan Kodim itu, merugikan rakyat di seluruh tolikara, karena masyarakat tidak setujuh, namun didorong oleh elit tertentu di tolikara.

Aspirasi mahasiswa ini datang dari hasil observasi dan diskusi yang di lakukan oleh mahasiswa tolikara se-nusantara indonesia bersadarkan situasi dan kondisikan di tolikara.

Mahasiswa juga berharap pemerintah perlu tinjau dan tau kondisi rakyat dan keinginan rakyat agar tidak mengambil keputusan yang tidak pro rakyat.

“Kami harap agar pemkab tolikara tidak setujui untuk membagun Kodim tersebut, karena masyarakat akan sangat terganggu dengan kehadiran Kodim, sebab sudah ada pengalaman dari kabupaten lain seperti Lanny Jaya, Nduga, Puncak Jaya, Puncak, Intan Jaya, yang telah mengalami trauma dengan tindakan yang tidak menjamin masyarakat,” tegas Miron Lambe sebagai Ketua IPMT Makassar.

Tambahnya, “Kami Seluruh Mahasiswa-Mahasiswi asal Kab. Tolikara, meminta agar pemerintah jangan mengambil keputusan sepihak tanpa melibatkan masyarakat pemilik hak ulayat karena akan menimbulkan konflik di kemudian hari nanti.”

Sambungnya, “Sehingga pemerintah harus mengikuti kemauan masyarakat setempat bukan mengikuti kemauan Aparat, dengan itu kami mahasiswa Tolikara Se – Indonesia meminta agar Pemerintah kabupaten Tolikara memahami kondisi masyarakat saat ini, yang akan menjadi ancaman kehidupan.”

Mahasiswa mengetahui bahwa pemerintah daerah tidak mendatangi Masyarakat sebagai hak wilayah adat dengan kepala – kepala suku setempat, semua kebijakan ini hanya pihak tertentu yang tidak memikirkan generasi penerus, namun hanya memikirkan kepentingan politik penguasa.

Pembangunan pos keamanan di daerah pegunungan itu sepenuhnya kembali ke hak wilayah adat untuk memutuskan tapi pada faktanya tidak seperti itu yang terjadi di daerah tolikara juga wilayah lain maka pemuda dan mahasiswa menolak tindakan yang sepihak tersebu.

Mahasiswa asal tolikara itu menyatakan, tanah di daerah bukan milik siapa-siapa pemerintah tidak, TNI POLRI juga pun tidak, jadi tidak untuk sewenang-wenang dalam melakukan kompromi dengan tujuan.(Jlt)

Konten Bersponsor

Berita lainnya

Ini Respon Kabid Sosial Terkait Beasiswa Puncak Jaya

Mahasiswa Kembali Gelar Aksi ke Pemda Puncak Jaya Terkait Beasiswa

Ini Tanggapan Mahasiswa Dogiyai Terkait Pemberikan SK Pemekaran DOB Mapiha Raya

Mahasiswa Meepago di Makassar Menolak Pemekaran DOB Mapiha Raya

Inilah Pernyataan Sikap Mahasiswa Puncak Jaya di Jayapura Terkait Beasiswa

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar